
Peresmian Halte Jaga Jakarta dan Bus Listrik. Foto: Zaki Ahmad Thohir
JAKARTA – Kurang dari dua minggu setelah api amuk
massa meluluhlantakkan Halte Transjakarta Senen Sentral, fasilitas vital itu
kini telah bangkit dari puing. Diresmikan kembali pada Senin, 8 September 2025,
oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, halte ini tidak hanya kembali
beroperasi, tetapi juga menyandang nama baru yang sarat makna: Halte Jaga
Jakarta. Perubahan ini menjadi simbol ketahanan kota sekaligus pengingat
kolektif akan tragedi perusakan fasilitas publik.
Peristiwa kelam pada 29 Agustus 2025 menjadi salah satu
catatan terburuk dalam sejarah transportasi publik ibu kota. Unjuk rasa yang
berujung anarkis membuat Halte Senen menjadi sasaran amuk. Api membubung
tinggi, melahap seluruh struktur bangunan dan meninggalkan kerangka hangus yang
melumpuhkan total salah satu koridor tersibuk Transjakarta. Pemandangan ini
menjadi cerminan betapa rapuhnya fasilitas yang dibangun dari uang rakyat
ketika berhadapan dengan kemarahan yang tak terkendali.
Namun, respons Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbilang
sigap. Instruksi cepat diberikan untuk segera membersihkan dan membangun
kembali. Para pekerja dikerahkan siang dan malam, mengubah area yang
porak-poranda menjadi lokasi konstruksi yang dinamis. Upaya pemulihan ini bukan
sekadar perbaikan fisik, melainkan sebuah pernyataan bahwa denyut nadi kota
tidak boleh berhenti terlalu lama. Total, sebanyak 22 halte mengalami kerusakan
dalam insiden tersebut, dengan enam di antaranya, termasuk Halte Senen, menderita
kerusakan paling parah akibat dibakar dan dijarah.
Dalam peresmian yang turut menandai peluncuran armada bus
listrik baru, Gubernur Pramono Anung menekankan filosofi di balik nama
"Jaga Jakarta". Menurutnya, nama ini bukan sekadar label, melainkan
ajakan kepada seluruh warga untuk memiliki dan melindungi setiap jengkal
fasilitas publik. "Ini milik kita bersama, dibangun dari pajak kita. Mari
kita jaga bersama-sama," ujarnya. Pesan ini menggarisbawahi bahwa keamanan
dan kenyamanan kota adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat atau
pemerintah.
Kerugian finansial yang ditimbulkan dari aksi perusakan
tersebut tidak sedikit, ditaksir mencapai Rp50 miliar. Angka ini
meliputi biaya perbaikan seluruh halte Transjakarta sebesar Rp41,6 miliar,
kerusakan fasilitas MRT Rp3,3 miliar, serta sisanya untuk infrastruktur
pendukung lain. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan lain,
terpaksa digunakan untuk memperbaiki kerusakan.
Kini, dengan arsitektur yang lebih modern dan nama yang
penuh harapan, Halte Jaga Jakarta kembali melayani ribuan penumpang setiap
harinya. Kelahirannya kembali dari abu menjadi pelajaran mahal tentang
pentingnya menjaga aset bersama dan menyelesaikan perbedaan pendapat tanpa
harus merusak rumah sendiri.
0 Komentar