Gelombang Protes Kaum Muda Nepal Tumbangkan Pemerintahan

 

Demo besar-besaran Gen Z di Nepal berujung rusuh. (Bloomberg)

Jakarta – Nepal baru saja melewati salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah modernnya. Sebuah gelombang demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh kaum muda, yang kemudian dijuluki "Revolusi Gen Z", berhasil menumbangkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli pada awal September 2025. Apa yang dimulai sebagai respons terhadap pemblokiran media sosial, dengan cepat bermetamorfosis menjadi gerakan nasional yang menyuarakan frustrasi mendalam terhadap korupsi sistemik, nepotisme yang merajalela, dan kegagalan pemerintah mengatasi krisis ekonomi.

Larangan Media Sosial

Pemicu utama protes adalah keputusan kontroversial pemerintah untuk melarang sejumlah platform media sosial populer. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional dan mencegah penyebaran disinformasi. Namun, bagi jutaan anak muda Nepal, langkah ini dianggap sebagai upaya pembungkaman kritik dan serangan langsung terhadap kebebasan berekspresi. Media sosial bukan hanya ruang untuk bersosialisasi, tetapi juga menjadi kanal utama bagi mereka untuk menyuarakan aspirasi politik dan mengorganisir gerakan sosial, di saat media tradisional sering kali dianggap terlalu dekat dengan kekuasaan.

Kesenjangan dan Nepotisme

Kemarahan ini menjadi puncak dari kekecewaan yang telah lama terakumulasi. Tingkat pengangguran di kalangan pemuda Nepal berada pada titik yang mengkhawatirkan, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi berjalan sangat lambat. Di tengah kesulitan ini, gaya hidup mewah yang dipamerkan oleh anak-anak pejabat—yang kemudian viral dengan tagar seperti #NepoBaby dan #NepoKids—menjadi simbol ketidakadilan yang menyakitkan. Generasi muda merasa negara tidak memberi mereka kesempatan yang adil, di mana koneksi dan latar belakang keluarga lebih menentukan nasib daripada kompetensi dan kerja keras.

Eskalasi di Jalanan

Protes dimulai secara sporadis di Kathmandu, namun dengan cepat menyebar ke kota-kota besar lainnya seperti Pokhara dan Biratnagar. Awalnya, aksi unjuk rasa berjalan damai, diisi dengan orasi, spanduk kreatif, dan nyanyian yang menuntut reformasi. Namun, respons represif dari aparat keamanan dengan menggunakan gas air mata dan meriam air memicu eskalasi. Para demonstran, yang merasa aspirasi damai mereka diabaikan, mulai bertindak lebih radikal.

Puncak kerusuhan terjadi ketika massa yang marah berhasil menembus barikade keamanan di ibu kota. Gedung-gedung simbol kekuasaan, termasuk gedung parlemen, kantor kementerian, dan bahkan kediaman pribadi perdana menteri, menjadi sasaran amuk massa dan dibakar. Bentrokan sengit antara demonstran dan aparat keamanan tidak terhindarkan, mengubah jalanan Kathmandu menjadi medan pertempuran. Laporan resmi menyebutkan lebih dari 70 orang tewas, sebagian besar dari kalangan pengunjuk rasa, dan ratusan lainnya mengalami luka-luka serius. Skala kekerasan ini memaksa pemerintah mengerahkan militer dan memberlakukan jam malam di seluruh negeri dalam upaya putus asa untuk memulihkan ketertiban.

Kejatuhan Rezim dan Harapan Baru

Dihadapkan pada tekanan yang tak terbendung dari jalanan dan mulai kehilangan dukungan dari internal partainya sendiri, Perdana Menteri KP Sharma Oli akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya melalui siaran televisi nasional. Langkah ini disambut sorak-sorai oleh para demonstran yang berkumpul di titik-titik utama kota.

Untuk mengisi kekosongan kekuasaan dan memulai proses rekonsiliasi, sebuah konsensus politik menunjuk Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung yang dihormati karena integritasnya, sebagai perdana menteri interim. Tugas utamanya adalah membentuk pemerintahan transisi, mempersiapkan pemilihan umum yang bebas dan adil, serta membentuk komite investigasi independen untuk mengusut tuntas kekerasan yang terjadi.

Kini, Nepal berada di persimpangan jalan. "Revolusi Gen Z" telah membuktikan bahwa kekuatan digital yang diorganisir oleh kaum muda mampu menciptakan perubahan politik yang nyata. Namun, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai: mengubah energi protes menjadi reformasi institusional yang langgeng dan memastikan bahwa suara generasi yang telah lama diabaikan ini benar-benar didengar dalam membangun masa depan Nepal yang lebih adil dan transparan.